🏅 Berikut Tujuan Adanya Konstitusi Negara Kecuali

d Perbandingan Konstitusi Antarnegara Jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain, maka akan terlihat perbedaan dan persamaan dengan kandungan UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI. Berikut ini adalah perbandingan UUD 1945 dengan kostitusi negara liberal dan sosialis komunis. 1. Salah satu Konstitusi RI, UUD 1945 a. Tujuantujuan adanya konstitusi tersebut,secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan,yaitu: Substansi dari sebuah konstitusi adalah tujuan negara, lembaga negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, prosedur penyelesaian pertikaian, pengawasan pejabat negara, dan perubahan a Negara harus mempelopori upaya penghapusan hak-hak milik pribadi. b. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh c. Pemerintah negara harus diijinkan oleh diktatur ploretariat d. Kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas atau menengah e. Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme 6. Tujuankonstitusi yaitu sebagai berikut kecuali. Semoga contoh soal essay PKn tentang negara dan sudah dilengkapi dengan jawaban serta pembahasannya ini bermanfaat banyak buat kawan-kawan. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah tersurat dalam pembukaan UUD NRI 45 alinea 4. Unsurunsur Konstitusi Negara dan Tujuan Konstitusi bagi Negara. Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik. Untuk membentuk suatu negara, konstitusi sangat berpengaruh, karena mengandung unsur politik dan unsur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi dalam unsur politik yaitu adanya pembentukan asa-asas konstitusi politi. Berikutini adalah faktor-faktor yang menjadi dasar penyusunan konstitusi, kecuali a. ideologi. b. sejarah. c. dasar negara. d. tujuan negara. e. kondisi ekonomi. 47. Motivasi untuk mencapai dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan dapat diungkapkan secara objektif dalam Pembukaan UUD 1945 alinea. a. pertama. b. kedua. c. ketiga. d Konstitusimengatur hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban warga negara dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Konstitusi harus mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan lembaga-lembaga-nya. Konstitusi merupakan ideologi elit penguasa. Konstitusi menentukan hubungan materiil antara negara dan masyarakat. Fungsi Konstitusi Berikutini akan kami jelaskan tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara secara umum lengkap beserta penjelasannya. 1. Memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi di muka umum. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi Konstitusidijelaskan sebagai berikut: - Konstitusi bukan saja aturan tertulis - Segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan daerah - Mekanisme hubungan antara negara dan warganya. 2) Menurut I Dewa Gede Atmadja. Pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. BjkJy. Home » Kongkow » Pendidikan Kewarganegaraan » Apa tujuan dibentuknya konstitusi bagi suatu negara ? - Jumat, 22 Oktober 2021 1500 WIB Konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis atau pun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non-hukum Utomo, 200712. Jenis-jenis Konstitusi Wheare 1975 membagi konstitusi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Konstitusi tertulis adalah suatu konstitusi UUD yang dituangkan dalam dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk tertulis adalah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam dokumen formal, contohnya konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, New Zaeland. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel bersifat elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi rigid mempunyai kedudukan dan derajat yang jauh lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Sedangkan konstitusi derajat tidak derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti derajat tinggi, sehingga persyaratan mengubah konstitusi ini tidak sesulit mengubah konstitusi derajat tinggi, melainkan sama dengan pengubahan undang-undang. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan. Negara serikat didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian tersebut diatur dalam konstitusinya atau undang-undang dasar. Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga dalam desentralisasi. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer. Tujuan dan Fungsi Konstitusi Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu Utomo, 200712 Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara. Menurut Henc Van Maarseven Harahap, 2008179 bahwa konstitusi berfungsi menjawab berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat, yaitu Konstitusi menjadi hukum dasar suatu negara. Konstitusi harus merupakan sekumpulan aturan-aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga penting negara. Konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya. Konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban warga negara dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Konstitusi harus mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan lembaga-lembaga-nya. Konstitusi merupakan ideologi elit penguasa. Konstitusi menentukan hubungan materiil antara negara dan masyarakat. Fungsi Konstitusi Keberadaan konstitusi tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan negara. Konstitusi ditempatkan pada posisi ter-atas yang menjadi pedoman untuk jalanya sebuah negara dan mencapai tujuan bersama warga negara. Adapun Fungsi konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis adalah sebagai berikut Asshiddiqie, 2006122 Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Fungsi pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau pun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Fungsi simbolik sebagai pemersatu. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup sosial dan ekonomi. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat social engineering dan social reform, baik dalam arti sempit atau pun luas. Cari Artikel Lainnya Pengertian Konstitusi – Sebuah negara yang menganut paham konstitusionalisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi sebagai perwujudan hukum tertinggi. Indonesia merupakan negara yang menganut paham tersebut. Sesuai yang dimuat dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Paham konstitusionalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah paham yang menganut prinsip di mana perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen negara termasuk rakyat dan pemerintah adalah konstitusi. Konstitusionalisme dapat dijadikan sebagai komponen integral dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal itulah yang menjadi sebuah dasar di mana suatu sistem pemerintahan yang demokratis tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya pelaksanaan paham konstitusionalisme sebagai perwujudan hukum tertinggi. Nah, artikel ini akan membahas tentang pengertian konstitusi secara menyeluruh dan detail. Berikut ini adalah pengertian dari konstitusi yang perlu Kamu pahami, yaitu seperti A. Pengertian Konstitusi1. Pengertian Konstitusi Menurut L. J. van Apeldoor2. Pengertian Konstitusi Menurut E. C. S. Wade3. Pengertian Konstitusi Menurut Jimly Asshidiqie4. Pengertian Konstitusi Menurut Miriam Budiarjo5. Pengertian Konstitusi Menurut KC, Wheare6. Pengertian Konstitusi Menurut Herman Heller7. Pengertian Konstitusi Menurut F. LassalleB. Jenis Konstitusi dan Contoh Konstitusi di Indonesia1. Konstitusi Tertulis2. Konstitusi Tidak TertulisC. Fungsi Konstitusi1. Fungsi Konstitusi Secara Umum2. Fungsi Konstitusi Menurut Jimly AsshidiqieD. Tujuan KonstitusiE. Nilai-Nilai dari KonstitusiF. SimpulanRekomendasi Buku & Artikel TerkaitKategori Ilmu EkonomiMateri Terkait Dalam sebuah makalah yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan judul “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, Guru Besar Ilmu Perundang-undangan dari Universitas Andalas yakni Profesor Yuliandri mengungkapkan bahwa konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua bentuk kata yang memiliki hubungan keterkaitan dan bisa saling meneguhkan eksistensi. Konstitusionalisme sendiri adalah sebuah paham yang sangat perlu untuk dijaga melalui pembentukan konstitusi. Hal itu sama halnya bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitusionalisme dapat diimplementasi dalam sebuah negara. Profesor Yuliandri menjelaskan dalam buku tersebut bahwa kata konstitusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis, yakni constituer, yang memiliki makna membentuk. Kata constituer sendiri memiliki maksud sebagai pembentukan suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi memiliki kedudukan sebagai sebuah wujud hukum tertinggi. Konstitusi sendiri dapat terbentuk dari hasil pemikiran para pendiri negara. Dalam sistem negara Indonesia, para pendiri negara membentuk UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. UUD 1945 adalah hasil dari sebuah kesepakatan oleh para pendiri negara Republik Indonesia yang berangkat dari berbagai macam latar belakang daerah dan beragam disiplin ilmu. UUD 1945 dapat dikatakan lahir melalui sebuah mekanisme yang demokratis dengan kompromi dari semua pihak. Masih mengutip pendapat dari Profesor Yuliandri, konstitusi memuat ketentuan pokok tentang lembaga dan kekuasaan yang hendak menjalankan aspek formil atau biasa disebut kewenangan negara. Tidak hanya itu, konstitusi juga mengandung ketentuan pokok mengenai kekuasaan dan lembaga terkait adanya jaminan terhadap aspek materiil atau hak asasi manusia. Nah, setelah memahami uraian di atas, secara sederhana, pengertian konstitusi dapat dipahami sebagai hukum dasar yang dapat dijadikan sebuah pedoman dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan negara. Selanjutnya, Kita akan membahas pengertian konstitusi menurut istilah dari sejumlah ahli, sebagai berikut 1. Pengertian Konstitusi Menurut L. J. van Apeldoor Konstitusi merupakan sebuah hukum dasar yang mencakup Undang-Undang Dasar seperti hukum dasar tertulis hingga hukum dasar yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan konvensi. 2. Pengertian Konstitusi Menurut E. C. S. Wade Konstitusi adalah sebuah naskah yang mampu memaparkan rangka hingga tugas pokok dari suatu badan pemerintahan negara sekaligus menentukan juga berbagai pokok dalam panduan kerja badan tersebut. 3. Pengertian Konstitusi Menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi merupakan Undang Undang Dasar yang termasuk dalam hierarki hukum menempati kedudukan paling tinggi dan memiliki sifat fundamental, sehingga pembuatan berbagai macam peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar. 4. Pengertian Konstitusi Menurut Miriam Budiarjo Konstitusi adalah sebuah piagam yang memuat pernyataan tentang cita-cita suatu bangsa dan sebagai dasar organisasi suatu bangsa. 5. Pengertian Konstitusi Menurut KC, Wheare Wheare mengungkapkan pendapat bahwa konstitusi merupakan sebuah keseluruhan sistem tata negara suatu pelosok yang berupa kumpulan berbagai gaya untuk membentuk serta melakukan pengelolaan terhadap pemerintahan suatu negara. 6. Pengertian Konstitusi Menurut Herman Heller Konstitusi menurut Herman Heller dapat dibagi menjadi tiga pengertian, yaitu seperti a. Konstitusi politik sosiologis, yaitu konstitusi yang menjadi cerminan dari kehidupan politik penduduk. b. Konstitusi yuridis, yaitu konstitusi yang merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat. c. Konstitusi politis, yaitu suatu konstitusi yang dapat diwujudkan menjadi bentuk tulisan dan dimuat ke dalam salah satu naskah sebagai Undang-Undang. 7. Pengertian Konstitusi Menurut F. Lassalle Ada dua pengertian konstitusi menurut F. Lasalle, di antaranya yaitu a. Secara Yuridis, konstitusi adalah sebuah naskah yang memuat berbagai macam bangunan serta berbagai jenis sendi pemerintahan dalam suatu negara. b. Secara sosiologis dan politis, konstitusi adalah sintesis atau hasil akhir dari berbagai faktor yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Konstitusi merupakan sebuah penjelasan dari hubungan antara kekuasaan yang berada di suatu negara, yaitu seperti kabinet, parlemen, parpol, raja, perdana menteri, dan lain sebagainya. Berdasarkan berbagai pendapat dari para ahli yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat diambil simpulan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pertama, dalam arti sempit, pengertian konstitusi adalah Undang Undang Dasar merupakan sebuah hukum dasar tertulis. UUD 1945 sendiri ialah suatu dokumen yang memuat segala aturan serta ketentuan yang bersifat pokok dari sistem tata negara suatu negara. Kedua, dalam arti secara luas, dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi adalah suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar, baik dari hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis hingga hukum dasar tidak tertulis. Konstitusi juga melakukan pengaturan terkait suatu sistem pemerintahan yang telah diselenggarakan di dalam suatu negara. B. Jenis Konstitusi dan Contoh Konstitusi di Indonesia Secara umum, konstitusi memiliki 2 jenis berdasarkan bentuknya. Kedua jenis konstitusi tersebut merupakan jenis konstitusi yang tertulis dan jenis konstitusi yang tidak tertulis. Berdasarkan Modul Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII yang terbit oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 menjelaskan tentang 2 jenis konstitusi beserta contohnya, seperti berikut 1. Konstitusi Tertulis Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, di antaranya yaitu a. UUD 1945 b. UUD RIS c. UUD Sementara d. UUD 1945 Hasil Amandemen 2. Konstitusi Tidak Tertulis Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, di antaranya yaitu a. Keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. b. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945, dan Pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. c. Adat istiadat C. Fungsi Konstitusi Dalam karyanya, C. F. Strong berpendapat bahwa pada dasarnya prinsip dari fungsi konstitusi adalah sebagai sesuatu yang membatasi kewenangan tindakan dari pemerintah. Tidak hanya itu, fungsi konstitusi adalah untuk memberikan jaminan hak-hak kepada yang diperintah sekaligus melakukan perumusan untuk pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. 1. Fungsi Konstitusi Secara Umum Secara umum, konstitusi memiliki beberapa fungsi, di antarnya yaitu a. Konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintahan agar tidak terjadi pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terjamin, terlindungi, dan tersalurkan. b. Konstitusi memiliki fungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara c. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi d. Konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan e. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sebuah identitas nasional dan lambang negara f. Konstitusi memiliki fungsi sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus jaminan kebebasan untuk warga dari suatu negara. 2. Fungsi Konstitusi Menurut Jimly Asshidiqie Tidak hanya pendapat dari C. J. Strong, Jimly Asshidiqie sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2003 hingga 2008 juga mengungkapkan pendapat tentang konstitusi. Menurut Profesor Jimly Asshidiqie ada 1 fungsi konstitusi untuk suatu negara. Berikut ini adalah 10 fungsi konstitusi yang perlu diketahui, di antaranya yaitu a. Konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu serta pembatas kekuasaan dari sebuah organ negara b. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara c. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut d. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan dari negara e. Konstitusi memiliki fungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan rakyat atau sebagai sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara f. Konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik guna upaya pemersatu g. Konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi rujukan dari identitas serta keagungan kebangsaan h. Konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi pusat upacara ceremony i. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Baik dalam arti secara sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti secara luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi j Konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana menjadi perekayasaan serta pembaharuan masyarakat. Baik dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas D. Tujuan Konstitusi Selain fungsi konstitusi di atas, konstitusi juga memiliki tujuan yang penting untuk diketahui. Berikut ini adalah tiga tujuan dari konstitusi secara ringkas, di antaranya yaitu 1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia HAM, sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaanya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. E. Nilai-Nilai dari Konstitusi Setelah memahami pengertian, jenis, hingga fungsi dan tujuan dari konstitusi. Selanjutnya, berikut ini adalah tiga nilai dari konstitusi, di antaranya adalah 1. Nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa. Bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau legal. Namun, konstitusi juga nyata dapat berlaku dalam suatu masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara konsekuen dan murni. 2. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku. Namun, konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Konstitusi yang tidak sempurna itu dapat disebabkan oleh beberapa pasal tertentu yang tidak berlaku atau tidak seluruh dari pasal yang terdapat dalam Undang Undang Dasar bisa berlaku bagi seluruh wilayah negara. 3. Nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Konstitusi bisa menjadi alat bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuasaan, hal itu menjadi alasan dalam melaksanakan kekuasaan politik terhadap warga negaranya. F. Simpulan Berdasarkan pembahasan tentang Konstitusi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi logis berdirinya suatu negara berdiri atau terbentuknya suatu negara baru adalah adanya konstitusi. Konstitusi menjadi dasar terpenting dari suatu negara dan oleh karena itu mendapatkan posisi yang sangat krusial dan penting dalam mewujudkan kehidupan tata negara suatu negara yang adil dan beradab. Konstitusi dan negara merupakan hubungan antar lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Eksistensi suatu negara, secara nyata dapat dipenuhi jika memiliki empat unsur berikut ini, yaitu 1. Memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat, 2. Wilayah Tertentu 3. Rakyat yang hidup bersatu sebagai suatu bangsa atau nation, dan 4. Pengakuan dari negara-negara lain. Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ternyata belum cukup untuk digunakan sebagai jaminan terlaksananya fungsi kegiatan negara dan pemerintahan yang berdaulat. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat memberikan jaminan kepada negara untuk menjadi hukum dasar guna mengatur tata negara dari suatu negara. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi dapat dilihat pada sebuah gagasan dasar, tujuan hingga cita-cita dari negara yang tertuang dalam pembukaan konstitusi suatu negara. Dasar negara dapat juga digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis dan termuat dalam konstitusi suatu negara. Konstitusi sendiri memiliki fungsi untuk memberikan pembatasan kewenangan tindakan pemerintah. Selanjutnya, konstitusi digunakan untuk menjamin seluruh hak yang diperintah dan melakukan perumusan tentang pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dalam pembahasan ajaran pemisahan kekuasaan, mahkamah konstitusi mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mahkamah konstitusi mendapatkan kewenangan itu melalui pemberian UUD 1945 adalah sebagai konsekuensi restrukturisasi terhadap kelembagaan negara dalam upaya purifikasi terhadap ajaran pemisahan kekuasaan. Dalam ajaran pemisahan kekuasaan ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tidak lagi menjadi simbol penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Hal itu mengimplikasikan bahwa setiap organ atau lembaga negara memiliki posisi yang sejajar. Situasi yang sejajar tersebut, memberikan keterbukaan terhadap peluang bagi organ atau lembaga negara untuk melakukan sengketa terkait dengan kewenangan yang bersumber pada UUD. Rekomendasi Buku & Artikel Terkait ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien - Konstitusi sering kali disebut sebagai hukum fundamental atau aturan dasar suatu negara. Aturan dasar ini akan menjadi acuan untuk menciptakan aturan-aturan hukum lain yang di bawahnya. Hal itu senada dengan pendapat Profesor Yuliandri, Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Universitas Andalas, dalam makalah dengan judul Konstitusi dan Konstitusionalisme. Ia menulis bahwa secara umum, terbentuknya konstitusi–baik tertulis maupun tidak tertulis–berhubungan dengan teori terbentuknya suatu negara. Lebih jauh dijelaskan, siapapun yang berperan dalam berdirinya suatu negara, maka merekalah subjek yang berperan dalam menyusun konstitusi. Subjek tersebut bisa seseorang yang berpengaruh maupun kelompok yang bersepakat dalam pembentukan suatu negara. Indonesia dalam hal ini termasuk negara yang menganut paham konstitusionalisme. Untuk konteks di Indonesia, Yuliandri menjelaskan bahwa konstitusi yang digunakan merupakan konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945. UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI yang selanjutnya disahkan menjadi konstitusi Indonesia oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Dalam hal ini, UUD 1945 sebagai konstitusi lahir dari sebuah kompromi yang dilakukan secara demokratis. Pengertian konstitusi Mengutip dari Yuliandri dalam makalahnya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme, konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan. Secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Bila dilacak lebih jauh, kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Sementara kata konstitusionalisme diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Penjelasan di atas secara sederhana menyebut konstitusi sebagai sarana untuk membumikan paham konstitusionalisme. Adapun konstitusionalisme adalah semangat atau paham yang hendak dijaga melalui konstitusi. Sementara itu, Ilham Fajar dalam Fungsi, Maksud, dan Nilai-nilai Konstitusi menjelaskan bahwa konstitusi dalam arti formal merupakan suatu dokumen resmi yang berisi seperangkat norma hukum. Dalam arti material, konstitusi terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan perundang-undangan. Oleh karena itu, konstitusi hanya bisa diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus sehingga perubahannya hanya bisa dilakukan dengan prosedur khusus atau melalui prosedur hukum. Mengutip buku ajar oleh Universitas Lampung, Profesor Wheare dalam bukunya Modern Constitutions, menjelaskan bahwa konstitusi dapat dimaknai secara luas dan sempit. Dalam arti luas, konstitusi digambarkan sebagai sekumpulan peraturan untuk mengatur pemerintah atau sistem ketatanegaraan. Peraturan ini bisa bersifat hukum dan non-hukum atau ekstra hukum. Sementara dalam arti sempit, konstitusi merujuk pada dokumen-dokumen yang memuat aturan atau ketentuan tertentu yang bersifat pokok dalam suatu ketatanegaraan. Masih dalam buku ajar, Profesor Miriam Budiarjo memberikan pengertian tentang konstitusi sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat. Selaras dengan pengertian sebelumnya, Profesor Usep Ranawidjaya menyatakan bahwa konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan atau konvensi. Sebaliknya, dalam arti sempit, dimaksudkan untuk memberi nama pada dokumen pokok tertulis dalam bentuk undang-undang yang berisi aturan mengenai susunan organisasi dan cara kerjanya. Adapun Profesor Herman Heller dalam bukunya Staatslehre, menyebut konstitusi sebagai cerminan kehidupan politik dalam suatu masyarakat. Konstitusi yang hidup dalam masyarakat tersebut dijadikan satu kesatuan kaidah hukum yang kemudian dijadikan sebagai undang-undang dengan bentuk dokumen dan Tujuan Konstitusi Merujuk Strong pada artikel Fungsi,Maksud, dan Nilai-nilai Konstitusi, secara prinsip fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, menjamin hak-hak masyarakat, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Selaras dengan prinsipnya, fungsi konstitusi secara umum terbagi menjadi lima. Pertama, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah sehingga hak warga negara dapat terlindungi. Kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Keempat, konstitusi sebagai identitas nasional. Kelima, konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Senada dengan fungsinya, konstitusi memiliki tujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan untuk mencegah tindakan yang merugikan masyarakat. Konstitusi pun memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya konstitusi, penguasa maupun masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Selain itu, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketentuan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam hal ini, tujuan pembatasan dijadikan sebagai pedoman yang kokoh bagi penyelenggara juga Perppu Ciptaker ala Jokowi Ugal-ugalan & Mengkudeta Konstitusi Revolusi Konstitusional Ketika Perempuan Iran Melawan Monarki - Pendidikan Kontributor Umi ZuhriyahPenulis Umi ZuhriyahEditor Yulaika Ramadhani

berikut tujuan adanya konstitusi negara kecuali